Istilah "Guru harus melek teknologi". Memang di Era Globalisasi ini sudah selayaknya Guru-Guru (minimal tau) tentang Teknologi terutama Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tapi bagaimana dengan Guru-Guru yang hidupnya pas-pasan apalagi yang serba kekurangan?. Maka, janganlah heran di Zaman Modern ini masih banyak guru yang belum tau apa itu internet bahkan masih banyak juga yang belum bisa mengoperasikan Komputer. Malah lebih tau Muridnya dari pada Guru itu sendiri. Tapi itu bisa dimaklumi, jangankan untuk beli komputer dan/atau akses internet, untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya saja masih kesusahan, kecuali kalau sudah ada akses internet gratis di Indonesia ini yang didukung dengan komputer/laptop yang harganya murah.Layakkah guru dituntut menjadi Profesional, sedangkan kehidupan Guru pun masih banyak yang terlantar?.
Layakkah Guru diponis karena dianggap gak becus mendidik dalam keadaan yang serba kekurangan?. Layakkah Guru dituntut ini-itu tanpa imbal balik yang nyata?. Dan jangan hanya menyalahkan Guru semata, jika ada Guru yang ngajar sambil bisnis, misalnya: menjual buku-buku, LKS dll. kepada murid-muridnya walau keuntungannya tidak seberapa (tapi kalau hal ini dilakukan oleh Guru PNS, itu kebangetan sekali, sungguh ter.. LAAA.. LU hehe..). Atau Guru yang sambil ngojek. Memang ngojek pada dasarnya boleh dan halal tapi dimanakah harkat dan martabat seorang Guru dimata murid-muridnya?. Bahkan tidak sedikit guru yang dilecehkan. Akhirnya murid-murid pun enggan untuk jadi Guru karena Guru dipandang sebagai profesi yang kurang menjanjikan dengan kehidupan yang sangat menghawatirkan yang hanya jadi omongan dan cemoohan orang. Maka janganlah heran jika generasi-generasi yang pintar dan berprestasi enggan untuk jadi Guru bahkan (sebagian) lebih suka untuk mengabdi di luar negeri. Sehingga tidak sedikit yang jadi Guru bukan sebagai pilihan utama tapi karena terdesak dan terpaksa dari pada tidak ada pekerjaan alias nganggur. Memperhatikan hal di atas, untuk guru PNS mungkin tidak masalah karena mereka selain mendapat Gaji Bulanan juga mendapat Tunjangan Sertifikasi dll. (mudah-mudahan bisa diimbangi dengan kinerja yang lebih baik). Tapi, bagaimanakah dengan nasib Guru Honorer yang jumlahnya tidak sedikit?. Memang, ada Tunjangan Sertifikasi dan/atau Tunjangan Fungsional untuk Guru Honorer, tapi itu semua harus dibayar dengan persyaratan yang berbelit-belit. Itu pun belum ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten bahkan cenderung dipaksakan. Guru banyak yang terlantar, sedangkan uang negara banyak yang dikorupsi. Maka tak heran jika Indonesia punya gelar "Macan Asia yang Ompong". Potensi untuk jadi Macan Asia telah tersedia, tapi sayang potensi itu tidak dimaksimalkan secara optimal. Namun, bagaimanapun juga kita patut bersyukur bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, guru cukup diakui eksistensinya. Walau terlambat, itu lebih baik dari pada tidak sama sekali. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi diskriminasi antara Guru Honorer dan Guru PNS, antara Sekolah/Madrasah Negeri maupun Swasta. Sebab kita sama-sama berjuang untuk mencerdaskan bangsa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Dan yang tidak kalah penting, Pemerintah janganlah terlalu banyak menuntut Guru Honorer selama hak mereka belum dipenuhi. Dan mudah-mudahan: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" yang merupakan salah satu butir Pancasila itu bukan hanya sebatas hitam di atas putih saja yang hanya sekedar menghiasi atribut negara tapi bisa direalisasikan agar keadilan itu benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Layakkah Guru diponis karena dianggap gak becus mendidik dalam keadaan yang serba kekurangan?. Layakkah Guru dituntut ini-itu tanpa imbal balik yang nyata?. Dan jangan hanya menyalahkan Guru semata, jika ada Guru yang ngajar sambil bisnis, misalnya: menjual buku-buku, LKS dll. kepada murid-muridnya walau keuntungannya tidak seberapa (tapi kalau hal ini dilakukan oleh Guru PNS, itu kebangetan sekali, sungguh ter.. LAAA.. LU hehe..). Atau Guru yang sambil ngojek. Memang ngojek pada dasarnya boleh dan halal tapi dimanakah harkat dan martabat seorang Guru dimata murid-muridnya?. Bahkan tidak sedikit guru yang dilecehkan. Akhirnya murid-murid pun enggan untuk jadi Guru karena Guru dipandang sebagai profesi yang kurang menjanjikan dengan kehidupan yang sangat menghawatirkan yang hanya jadi omongan dan cemoohan orang. Maka janganlah heran jika generasi-generasi yang pintar dan berprestasi enggan untuk jadi Guru bahkan (sebagian) lebih suka untuk mengabdi di luar negeri. Sehingga tidak sedikit yang jadi Guru bukan sebagai pilihan utama tapi karena terdesak dan terpaksa dari pada tidak ada pekerjaan alias nganggur. Memperhatikan hal di atas, untuk guru PNS mungkin tidak masalah karena mereka selain mendapat Gaji Bulanan juga mendapat Tunjangan Sertifikasi dll. (mudah-mudahan bisa diimbangi dengan kinerja yang lebih baik). Tapi, bagaimanakah dengan nasib Guru Honorer yang jumlahnya tidak sedikit?. Memang, ada Tunjangan Sertifikasi dan/atau Tunjangan Fungsional untuk Guru Honorer, tapi itu semua harus dibayar dengan persyaratan yang berbelit-belit. Itu pun belum ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten bahkan cenderung dipaksakan. Guru banyak yang terlantar, sedangkan uang negara banyak yang dikorupsi. Maka tak heran jika Indonesia punya gelar "Macan Asia yang Ompong". Potensi untuk jadi Macan Asia telah tersedia, tapi sayang potensi itu tidak dimaksimalkan secara optimal. Namun, bagaimanapun juga kita patut bersyukur bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, guru cukup diakui eksistensinya. Walau terlambat, itu lebih baik dari pada tidak sama sekali. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi diskriminasi antara Guru Honorer dan Guru PNS, antara Sekolah/Madrasah Negeri maupun Swasta. Sebab kita sama-sama berjuang untuk mencerdaskan bangsa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. Dan yang tidak kalah penting, Pemerintah janganlah terlalu banyak menuntut Guru Honorer selama hak mereka belum dipenuhi. Dan mudah-mudahan: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" yang merupakan salah satu butir Pancasila itu bukan hanya sebatas hitam di atas putih saja yang hanya sekedar menghiasi atribut negara tapi bisa direalisasikan agar keadilan itu benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Mari kita majukan Indonesia Tercinta bersama-sama sesuai dengan potensi dan/atau keahlian kita masing-masing. We Love INDONESIA..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan memberikan saran dan kritiknya pada artikel di atas. Terima Kasih...